MAYA AYU PUSPITASARI
sebagian cerita korupsi e-KTP hanya karangan belaka. Menurut Anas, apalagi uang," katanya. "Daun jambu aja enggak ada, Ia juga mengatakan tak ada dana korupsi yang mengalir ke partainya. Anas membantah pernah menerima dana korupsi.
yakni 49 persen dari total anggaran e-KTP atau Rp 2,558 triliun. Besarnya dana yang akan dibagi-bagikan itu juga disepakati empat orang ini, Andi Narogong akan memberikan fee kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri. Sebagai kompensasi, yang proses pembahasannya akan dikawal Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar. dari beberapa kali pertemuan itu akhirnya disepakati bahwa DPR akan menyetujui anggaran e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun, Disebutkan pula,
Andi Narogong menganggap tiga anggota DPR ini sebagai representasi Partai Demokrat dan Partai Golkar—dua partai terbesar—yang dapat mendorong Komisi Pemerintahan DPR menyetujui anggaran proyek e-KTP. Anas disebut melakukan pertemuan dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong bersama Setya Novanto dan Muhammad Nazaruddin sekitar Juli-Agustus 2010. Dalam surat dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto,
"Tidak ada atensi khusus," tuturnya. tak ada pesan khusus terkait dengan pengawalan anggaran e-KTP. selain arahan tersebut, Anas mengatakan,
perlu modernisasi," ujarnya. "Karena itu, proyek e-KTP memang perlu dukungan karena ini adalah program pemerintah untuk memperbaiki administrasi kependudukan nasional. yang ketika itu menjabat Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Menurut Anas,
6 April 2017. Kamis, agar setiap kebijakan pemerintah didukung Demokrat dan fraksi partai-partai koalisi," kata Anas di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kebetulan saat itu Presiden RI, "Ada arahan Ketua Pembina Partai Demokrat,
6 April 2017. Kamis, Keterangan ini ia sampaikan saat bersaksi dalam sidang dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku menerima arahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY untuk mendukung program pengadaan e-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik.
Source: Tempo.co
EmoticonEmoticon
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.