maka ada yang keliru dalam penerapan kebijakan.
tapi ternyata bisa dicairkan dalam kasus Ibu Yusri (walau dipotong 10 persen), Karena jika KJP tidak bisa dicairkan tunai, Ibu Yusri cukup dikoreksi dengan cara-cara yang tidak menyakitkan dengan memberikan label “pencuri” atau “maling”. melayani rakyat”, empatinya, Sebagai pejabat publik yang (mengutip pernyataan Ahok) “hasratnya,
Ahok menyebutnya sebagai “pencuri” karena menganggap dana KJP itu tidak bisa dicairkan secara tunai karena hanya bisa digunakan untuk kebutuhan sekolah anak-anak di tempat yang telah disediakan. seorang ibu bernama Yusri Isnaeni mengadu kepada Ahok lantaran dana Kartu Jakarta Pintar dipotong 10 persen saat hendak dicairkan. Pada Desember 2015,
memaki warga dengan sebutan “pencuri” bukanlah langgam yang bisa dinisbatkan kepada seseorang yang mendaku sebagai pelayan. Bahkan walau niatnya baik sekali pun, Pelayan berarti juga memberi tahu jika memang ada warga yang keliru. Menjadi pelayan rakyat berarti juga mendengar dan membetulkan kesalahan yang dilakukan rakyat dengan cara yang baik.
Kami adalah pelayan.” Karena rakyat adalah bos kami. melayani rakyat. empatinya, […] Saat itulah birokrasi kita akan sejajar dengan birokrasi dunia yang memang hasratnya, Ia mengatakan: “Kami akan mempertahankan meritokrasi. Salah satu yang menarik adalah pernyataan Ahok di segmen keenam tentang birokrasi sebagai pelayan rakyat.
merah) dan nilai untuk menjelaskan hasil. kuning, melainkan hanya zonasi (hijau, Dan survei Ombusman tidak mengeluarkan ranking, nilai yang dikeluarkan Ombudsman merupakan hasil survei. Harap diperhatikan, Ia balik menyerang dengan menyebut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang sempat dipimpin Anies berada pada posisi 22 dari 22. Ahok lantas menyerang balik Anies yang menyebut bahwa berdasarkan ranking kinerja aparatur sipil negara di Ombudsman DKI Jakarta menduduki nomor 16 dari 34 provinsi.
sementara untuk Jakarta Utara 51,79% pada tahun ajaran yang sama. Biak Numfor untuk tingkat SMA dan sederajat menunjukan nilai 51,49% pada tahun ajaran 2015/2016, Data menyebutkan APM Kab. Anies kurang tepat. Untuk klaim bahwa APM Jakarta di bawah Biak Numfor, dengan APM nasional adalah 59 persen. Kenyataannya APM di Jakarta sebesar 67 persen, Pada segmen terakhir Anies menyerang pasangan nomor dua terkait Angka Partisipasi Murni (APM) di Jakarta Utara hanya 52 pesen dan di bawah Biak Numfor.
sedangkan 32 trayek sisanya belum ditemukan sumbernya. Dari penelusuran tim riset Tirto diketahui Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan izin penyelenggaraan perluasan jaringan angkutan massal Transjakarta pada kawasan perkotaan Jabodetabek yang meliputi 21 jaringan trayek mulai 2016, Ahok menjawab ini dengan klaim bahwa pada 2016 transjakarta telah menambah 53 trayek baru. Anies menyebut bahwa sistem transportasi yang ada di Jakarta tidak bisa menjangkau semua titik. Terkait transportasi,
yang disiapkan Pemprov DKI. atau bagaimana dan tawaran negosiasi apa, Ahok tidak memberi opsi-opsi konkrit, Sayang untuk isu yang krusial ini, Karenanya Ahok mesti lebih serius terkait rencana renegosiasi ini. sudah didengungkan oleh Ahok. bahkan akuisisi Palyja-Aerta oleh BUMD, wacana negosiasi, Sejak 2015, setidaknya sudah muncul sejak 2011. Wacana renegosiasi juga bukan barang baru, Negosiasi dengan Palyja dan Aerta ini adalah urusan pelik.
jika digratiskan mereka bisa membayar kewajiban tadi. Ahok menyebut banyak orang miskin tidak mampu membayar biaya pemasangan awal, Padahal air yang dijual pemerintah Daerah Jakarta untuk orang miskin hanya 1.050 rupiah per kubik, banyak orang miskin yang dibuat membeli air dengan harga 25.000-50.000 per kubik. Ia menyebutkan tentu persoalan air ini merupakan kebutuhan dasar, untuk itu ia melakukan renegosiasi dengan Palyja dan Aerta. Ahok menyebut ia sadar bahwa pengelolaan perusahaan air minum dikuasai oleh swasta, Pada segmen ketiga pasangan calon nomor dua ditanyai pengelolaan air.
Kritik soal one man show sesungguhnya menyasar persoalan struktural: apakah perubahan budaya kerja itu sudah terlembagakan dan telah menjadi sistem ataukah masih amat bergantung pada instruksi/kontrol dari sosok pemimpin. Kehadiran di pernikahan pegawai juga tidak menjawab persoalan. menteri hingga presiden juga dibantu oleh ribuan pegawai. bupati/walikota, Setiap gubernur, maka tidak ada satu pun pemimpin publik yang one man show. Jika itu argumentasinya,
seperti hampir di setiap kesempatan pernikahan pegawai rendah di DKI Jakarta selalu didatangi oleh Ahok. Ahok juga mengklaim bahwa sebagai pemimpin tidak sekedar memerintahkan tapi juga memperhatikan kesejahteraan dan kehidupan pribadi para pegawainya, Ia bekerja bersama 135.222 pegawai baik PNS maupun non PNS dengan 5046 jabatan. Ahok menjawab bahwa selama ini pihaknya tidak pernah one man show. Menurutnya perlu ada sinergi antar jabatan baik pimpinan dan seluruh jajarannya. Ahok juga menjawab tuduhan bahwa ia bekerja sendiri atau one man show.
tapi tidak menjawab pertanyaan mengapa nilai yang diberikan Ombudsman RI untuk DKI “hanya” 61,2. Sayangnya jawaban Djarot hanya menjelaskan metode pemberian tunjangan, Pertanyaan dari moderator sebenarnya hendak menguji: pengaruh kenaikan penghasilan dan tunjangan PNS di lingkungan Pemprov DKI terhadap peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik serta penurunan tingkat korupsi.
Sehingga pelayanan yang baik akan berpengaruh dengan tingginya tunjangan ini diharapkan akan membuat pejabat di Pemda Jakarta tak perlu lagi korupsi. hanya diberikan kepada yang bisa memenuhi target tersebut. kata Djarot, Tunjangan tinggi, Yang bertanggungjawab mengurus air diukur seberapa banyak dan seberapa panjang badan sungai yang bersih dan indah. berapa lama dinas pendidikan bisa menyalurkan KJP tepat pada sasaran. Misalnya, Djarot menjawab bahwa indikator kinerja yang mereka pakai adalah melalui kewajiban yang diberikan selesai sesuai jadwal.
masih berada di posisi 16 dengan nilai 61.2 di antara 33 provinsi yang disurvei. menurut Ombudsman Republik Indonesia, kualitas pelayanan di DKI Jakarta, moderator membacakan pertanyaan mengapa dengan gaji aparatur pemerintah DKI yang sangat tinggi, Di segmen kedua,
pada pemaparan program tentang transportasi tidak dibahas lebih lanjut apakah program ramah disabilitas ini akan juga diterapkan pada jalur layanan transportasi publik. Kendati demikian,
harus ramah pada disabilitas,” katanya. “Kita bicara trotoar walaupun akan membangun dua ribu enam ratus kilometer, Ahok juga menjadi satu-satunya kandidat yang bicara tentang penyandang disabilitas.
Satuan kerja ini memiliki tugas untuk melayani perizinan dan non perizinan dengan sistem satu pintu. Klaim ini benar berdasarkan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Mereka membuka segmen pertama dengan klaim Pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan pelayanan terpadu satu pintu sejak 2013.
pasangan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat terlihat lebih santai menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan panelis dan dua pasangan calon lainnya. Sepanjang debat Pilgub DKI 2017 yang kedua,
Source: tirto.id
EmoticonEmoticon
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.